Demokrasi Ekonomi (Biososioekonomi) Lebih dari Sekedar Politik Etis Belanda

Dalam masa akhir pemerintahan penjajah Belanda di Indonesia dikenal apa yang disebut politik etis atau politik balas budi kepada rakyat negeri jajahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tiga peogram "si" yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dasar pemikirannya adalah balas budi kepada negeri jajahan dan rakyatnya yang kekayaan alamnya tersedot dengan program tanam paksa sebelumnya. Kemudian muncul elite pribumi yakni kaum cendekiawan hasil didikan pemerintah Hindia Belanda di mana sebagian dari mereka menjadi bapak bangsa dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dasar pemikiran politik etis berbeda dengan biososioekonomi. Ada dua perbedaan yang nyata yaitu: (1)kekayaan yang dikembalikan dalam program politik etis hanya sebagian kecil atau remah-remahnya (2)paradigma etatisme masih menguasai politik etis. Sementara dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan biososioekonomi kekayaan yang dikembalikan atau diredistribusi sangat besar, selain itu paradigma etatisme tidak dipakai karena menurut biosoioekonomi laba dan kekayaan berasal dari konsumen bukan dari negara. Kekayaan yang berasal dari konsumen itu harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang) tanpa memandang batas-batas negara.

Selain itu dalam paradigma biososioekonomi kekayaan yg didaur ulang juga mengalir ke sektor moneter dan keuangan bukan hanya mengalir ke sektor-sektor tradisonal tiga "si" di atas. Jadi jelas perbedaan antara politik etis Belanda dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan biososioekonomi.

Memang ada kemiripannya antara politik etis dengan demokrasi ekonominya biososioekonomi. Kemiripannya adalah sama-sama balas budi. Dalam biososioekonomi balas budinya kepada konsumen (semua orang). Laba terjadi karena harga barang atau jasa ditetapkan sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dari ongkos produksi, distribusi, dan pajak. Jadi, laba dan kekayaan itu asalnya dari konsumen karena konsumen membayar lebih tinggi. Pandangan ini jelas berbeda dengan pandangan Marx yang menganggap bahwa laba diperoleh karena buruh dibayar lebih rendah.

Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan biososioekonomi berlaku semboyan: "Dari konsumen, oleh konsumen, untuk konsumen" maksudnya adalah laba dan kekayaan yang berasal dari konsumen harus dikembalikan kepada konsumen (semua orang). Gerakan yang dilakukan oleh lembaga konsumen sosial bisa ikut berperan manakala pemilik laba dan kekayaan berlimpah tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan laba/kekayaan berlimpah itu.

Di dalam fenomena sosial dan politik kontemporer sering diakui kekuatan atau kekuasaan konsumen. Selain itu ada sebagian cendekiawan, rohaniwan, atau aktivis sosial politik yang mencurigai bahwa nantinya warga negara akan direduksi sekedar konsumen sehingga mengabaikan mereka yang tidak mampu membeli. Para cendekiawan, rohaniwan, atau aktivis sosial itu belum mengenal apalagi memahami biososioekonomi yang saya rumuskan Kecurigaan seperti itu seharusnya tidak terjadi kalau mereka memahami dan mendukung biososioekonomi. Dalam kaitan dengan biososioekonomi dan semboyan di atas konsumen atau organisasi (lembaga) konsumen yang dimaksud adalah konsumen sosial yaitu meliputi semua orang termasuk yang tidak mampu membeli. Tanpa melakukan kegiatan konsumsi (makan) manusia pasti mati. Jadi gerakan konsumen (sosial) lebih luas dari gerakan buruh atau gerakan politik (warga negara). Tidak semua warga negara memiliki hak pilih, anak-anak usia sekolah yang belum cukup umur dan balita tidak memiliki hak pilih dalam politik tetapi mereka adalah konsumen karena mereka membutuhkan makan dan pendidikan. Tidak semua warga negara adalah buruh (pegawai) ada yang petani gurem, lansia atau pensiunan, pedagang asongan, pedagang menengah, pengacara, artis, wiraswastawan dan lain sebagainya yang tidak mau bergabung ke dalam gerakan buruh karena mereka bukan pegawai, tetapi mereka mau bergabung dan bersatu dengan gerakan konsumen sosial karena semua orang adalah konsumen. Di dalam gerakan konsumen sosial ada kesamaan dan persatuan.

Kalau gerakan konsumen sosial begitu inklusif tanpa mengenal batas-batas negara, profesi, golongan, dan usia mengapa tidak didukung? Tujuan gerakan konsumen sosial yang saya maksud di atas adalah mendemokrasikan ekonomi untuk stabilitas makro ekonomi seperti yang diinginkan biososioekonomi dan kesejahteraan publik. Organisasi konsumen sosial bukan mau meniadakan warga negara. Organisasi konsumen sosial bisa bekerja sama dengan organisasi warga negara atau organisasi politik baik parlemen, eksekutif, atau partai politik untuk mendemokrasikan ekonomi secara damai. Jangan katakan sudah ada demokrasi ekonomi kalau umat manusia masih memiliki kebiasaan mewariskan kekayaan berlimpah kepada anak keturunannya sendiri. Tanpa ada demokrasi ekonomi di samping demokrasi politik, rakyat tetap sengsara. Revolusi memang belum selesai.

Di dalam demokrasi ekonomi yang saya maksud di atas memang terasa kekuatan atau kedaulatan konsumen sosial. Tetapi ini tidak berarti gerakan konsumen sosial mengajarkan hedonisme karena di atas konsumen ada Tuhan yang berkuasa di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dikonsumsinya atau apa yang diadopsinya (dipercayainya) di hadapan Tuhan atau alam (bagi yang ateis). Secara rohani semakin kecil yang dikonsumsi semakin baik dan hal ini tidak bertentangan dengan biososioekonomi karena dalam paradigma biososioekonomi kalau tingkat konsumsi agregat rendah, kekayaan daur ulang akan terakumulasi atau mengalir ke tabungan anggota masyarakat yang berarti tidak menyengsarakan rakyat. Berbeda dengan paradigma neolib dimana kalau konsumsi agregat rendah perekonomian juga akan lesu, rakyat sengsara Kesalahan perekonomian konvensional (neo klasik/neolib dan keynesian) adalah menggenjot PDB. Menggenjot PDB berarti menggenjot konsumsi dan itu berarti hedonisme serta membebani alam. Ada produksi pasti ada konsumsi karena tidak mungkin mengekspor produksi ke luar planet bumi.

Rohaniwan dalam paradigma biososioekonomi tetap bebas bersuara untuk menekan tingkat konsumsi umat kaya atau mendorong umat untuk bertanggung jawab atas apa yang dikonsumsinya di hadapan Tuhan Semesta Alam. Gerakan konsumen sosial yang saya anjurkan tidak mengajarkan hedonisme dan tidak mereduksi warga negara menjadi konsumen. Semoga tulisan ini dimengerti.