Ada suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berniat membantu keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatannya yaitu dengan usaha ternak lele. LSM tersebut memberikan pembinaan dengan pelatihan (teknis beternak lele, manajemen usaha), pendampingan, maupun dukungan finansial sehingga keluarga miskin tersebut berhasil. Produksi lele dari peternakannya meningkat pesat dan penjualannya juga lancar.
Namun karena secara makro tidak ada peningkatan kosumsi atau tidak ada peningkatan permintaan lele maka akibatnya adalah ada peternak lain yang mengalami penurunan usaha atau bahkan bangkrut. LSM itu berhasil mengentaskan salah satu keluarga miskin tetapi gagal mencegah munculnya orang miskin baru.
Aktivitas seperti yang dilakukan LSM itu berada pada tataran mikro bukan karena hal dilakukan LSM tetapi karena bersifat individual untuk meningkatkan pendapatan individu/rumah tangga. Pemerintah pun sering melakukan aktivitas mikro seperti itu dan melupakan yang makro. Beberapa kegiatan atau aktivitas serupa yang masuk kategori mikro adalah credit union, koperasi, pembinaan UMKM baik oleh pemerintah maupun LSM, Grameen Banking, pembinaan oleh bank komersial, pendidikan atau pelatihan, motivasi baik yang dilakukan LSM, Pemerintah, atau pebisnis senior (upline dalam MLM) atau kegiatan lain yang bersifat individual.
Suatu aktivitas dikatakan makro bukan karena hal itu dilakukan pemerintah semata tetapi karena benar-benar menggunakan paradigma makro. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kebijakan pemerintah dan bank sentral yang berdasarkan pada teori ekonomi konvensional (baik neoklasik/neoliberal atau keynesian) sebenarnya tidak benar-benar berparadigma makro.
Teori konvensional masih menggunakan besaran pertumbuhan PDB sebagai sesuatu yang harus dicapai. Padahal PDB adalah besaran yang menunjukkan total pendapatan individual tahunan. Di satu sisi teori ekonomi konvensional itu mengakui bahwa deposito pribadi dan perusahaan adalah liability bagi Bank Sentral atau liability bagi publik pada tataran makro tetapi di sisi lain kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk menggenjot pertumbuhan pendapatan individual (PDB). Ini adalah kontradiksi yang menohok akal sehat.
Oleh karena itu pendekatan makro untuk pengentasan kemiskinan tidak boleh diserahkan begitu saja pada pemerintahan yang berparadigma konvensional (baik neoklasik/neoliberal maupun keynesian) siapa pun pejabatnya. Demikian pula suatu program yang berkaitan dengan pemerataan atau redistribusi aset belum tentu secara makro baik bagi upaya pengentasan kemiskinan karena tetap saja setiap kekayaan individu adalah liability bagi publik.
Pendekatan makro yang benar-benar berparadigma makro adalah yang berdasarkan teori ekonomi makro biososioekonomi. Bukan sekedar meratakan pendapatan atau redistribusi aset tetapi menjaga keseimbangan antara aset individu dengan aset publik sedemikian sehingga sistem ekonomi mampu membayar semua kewajibannya yaitu laba, bunga, gaji, dan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, pangan untuk membiyai food stamps atau program ketahanan pangan).
Dalam kondisi yang seimbang itu mencari rejeki juga mudah bagi kaum miskin dan lemah. Dalam paradigma konvensional bunga mengalir dari orang miskin kepada pemilik modal tetapi dalam paradigma biososioekonomi bunga dan kekayaan juga mengalir kepada kaum lemah atau anak-anak melalui jaminanan pendidikan dan beasiswa. Kaum lemah bisa menabung sejak usia dini dalam situasi makro ekonomi yang stabil.
Persoalan kemiskinan tidak hanya persoalan riil tetapi juga persoalan moneter dan makro ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin dan lemah. Sudah saatnya pengentasan kemiskinan harus melalui pendekatan mikro dan makro sekaligus. Siapapun yang terlibat juga perlu memahami kedua tataran itu dan tidak menyerahkannya begitu saja pada teori ekonomi makro konvensional (neoklasik/neoliberal atau keynesian) karena teori itu tidak benar-benar berparadigma makro.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar