Pengkajian terhadap masalah ekonomi dan politik sering tidak mempermasalahkan konsep PDB. Padahal konsep ini mengandung kelemahan yang membahayakan lingkungan hidup dan hubungan antar negara. Kita harus mencermati konsep PDB ini dengan baik. Konsep PDB dianggap sebagai ukuran kesejahteraan suatu bangsa. Sementara pertumbuhan PDB dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai pertumbuhan kesejahteraan. Benarkah demikian?
Konsep PDB atau GDB adalah sebagai berikut: "GDP adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara. Itu adalah nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di sebuah negara" (Case & Fair, 2002, hlm 23). Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk menghitung PDB yaitu atas dasar pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran pihak yang satu merupakan pendapatan bagi pihak lain, sehingga penghitungan dengan dua pendekatan itu akan menghasilkan angka yang sama. Dalam penghitungan dengan menggunakan pendekatan pendapatan itu memasukkan beberapa hal antara lain pendapatan karyawan, laba perusahaan PT, laba perusahaan perorangan, bunga netto (bunga yang dibayar perusahaan) dan pendapatan sewa.
Ada beberapa hal yang perlu dicatat dan diperhatikan mengenai konsep PDB ini. Pertama, kalau PDB suatu negara, pada tahun 2004 misalnya adalah 3.000 triliun rupiah, itu berarti meliputi beberapa pendapatan termasuk laba PT dan gaji karyawan seperti diperinci di atas. Kalau pada 2005 PDB negara tadi tumbuh menjadi 3.150 triliun rupiah maka secara total ada peningkatan. Tetapi harap diingat bahwa hal ini hanya merupakan gambaran total. Bahwa di negara tadi ada yang pendapatannya turun atau tetap tidak terlihat pada angka PDB.
Kedua, PDB hanya mencatat pendapatan dalam satu periode, umumnya satu tahun. PDB tidak mencatat akumulasi kekayaan individu (rumah tangga) dalam waktu bertahun-tahun, mulai seseorang produktif sampai sampai pensiun atau meninggal. PDB juga tidak mencatat akumulasi kekayaan individu karena warisan. Akumulasi kekayaan individu itu antara lain masuk ke dalam sistem perbankan sebagai tabungan (deposito). Kemudian oleh bank dipinjamkan kepada pihak lain, dan yang dicatat oleh PDB hanya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan.
Ketiga, ada kelompok individu (rumah tangga) yang pendaptannya kurang atau pas-pasan habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa mampu mengakumulasikan modal dalam hidupnya. Sementara ada kelompok lain yang pendapatannya begitu besar jauh di atas kebutuhan minimum sehingga mampu mengakumulasikan modal dalam jumlah besar. Hal ini tidak terlihat pada angka PDB atau pertumbuhan PDB.
Keempat, apabila pertumbuhan PDB nol persen bukan berarti tidak ada pendapatan atau tidak ada laba yang diciptakan. Individu-individu tertentu yang pendapatannya berlebihan tetap saja bisa mengakumulasikan kelebihan pendapatannya. Pertumbuhan PDB nol persen tidak berarti pertumbuhan kekayaan seseorang juga nol persen.
Dari uraian tentang konsep PDB dalam teori ekonomi konvensional (neoklasik maupun keynesian-pen) dan catatan yang penulis berikan maka jelaslah bahwa konsep PDB maupun pertumbuhan PDB merupakan konsep yang tidak bisa mengungkap kesejahteraan rakyat secara jelas. Konsep PDB dalam teori ekonomi konvensional menurut hemat penulis adalah konsep ekonomi yang semi politik. Dikatakan semi politik karena di dalamnya memasukkan unsur negara. PDB adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara.
Kelihatan bahwa di sini teori ekonomi telah menjadi sub ordinat teori politik. Ukuran kesejahteraan seharusnya tidak disekat oleh batas-batas negara. Negara adalah perkembangan historis kultural suatu masyarakat. Sementara masalah ekonomi adalah masalah kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang telah ada sejak manusia ada sebelum mengenal konsep politik dan sebelum mengenal negara.
Demikian kutipan saya. Seomga menjadi bahan pemikiran yang serius.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar