Perubahan besar terjadi bila masing-masing orang mengubah paradigmanya dari paradigma lama menuju paradigma baru yang akomodatif terhadap biososioekonomi. Namun agaknya hal ini belum terjadi. Terbukti dengan pernyataan timnas pasangan capres-cawapres SBY-Boediono, Chatib Basri yang masih mengandalkan utang dan investasi (ekonomi) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (publik). Chatib Basri tetap neolib dan tidak mengerti konsep PDB.
Penilaian saya ini saya lakukan setelah membaca berita yang berjudul "Mungkinkah Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit?" di Kompas Mobile 11-06-2009 (pkl 4:49). Memang debat neolib-kerakyatan dalam kampanye pilpres kurang bermutu karena tidak menyentuh substansi dasarnya. Kita memang tidak bisa berharap banyak dari debat seperti itu. Akan tetapi paradigma neolib yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat sudah seharusnya ditinggalkan oleh siapapun.
Dalam berita tersebut Chatib Basri menyatakan: Logikanya jika hendak mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit, kata Basri, Indonesia harus menganggarkan dana investasi sebesar 40 persen dari PDB. Mungkinkah? "Jika demikian, Indonesia harus mencari pinjaman luar negeri untuk mencukupi 15 persen sisanya. Mencari pinjaman luar negri berarti harus terbuka terhadap investor asing" ujar Basri.
Atau alternatif lainnya, pemerintah harus memotong konsumsi negara dan masyarakat sehingga dapat berinvestasi lebih banyak. Pinjaman dana asing bisa terhambat karena Mega-Pro menjanjikan penjadwalan kembali utang asing Indonesia, Padahal, jenis utang Indonesia saat ini bukan lagi bersifat multilateral.
Kesejahteraan rakyat (publik) sebenarnya tidak tergantung langsung pada investasi ekonomi. Hasil investasi ekonomi adalah laba bagi pemilik modal. Kalau dalam investasi menghasilkan lapangan kerja itu hanya efek samping. Kesejahteraan rakyat berbanding langsung pada pemasukan bagi pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah secara makro bukan orang per orang. Pemasukan itu berupa pajak dan derma (termasuk daur ulang kekayaan pribadi seperti dalam biososioekonomi). Meningkatkan nisbah pajak dan "nisbah kedermawanan" merupakan syarat utama mencapai kesejahteraan publik atau kesejahteraan makro. Peningkatan itu bisa dilakukan kalau fokus pada orang bukan pada institusi bisnis. Manusia memiliki etos sosial tinggi sementara perusahaan tidak.
Saya berharap semua pihak ingat bahwa PDB adalah pendapatan individual tahunan. Kalau nisbah pajak hanya 16% dari PDB itu kecil sekali dibanding total aset individual. Pemasukan bagi publik (pemerintah dan masyarakat) masih bisa ditingkatkan. Keterpakuan pada angka pertumbuhan PDB harus ditinggalkan, debat pertumbuhan PDB menjadi tidak bermutu.
Kalau mau tidak neolib, yang harus ditanyakan pada capres-cawapres adalah nisbah pajak setinggi apa yang ingin dicapai dan kerjasama seperti apa yang akan dilakukan dengan civil society untuk meningkatkan kedermawanan anggota masyarakat dan memulai daur ulang kekayaan?
Penilaian saya ini saya lakukan setelah membaca berita yang berjudul "Mungkinkah Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit?" di Kompas Mobile 11-06-2009 (pkl 4:49). Memang debat neolib-kerakyatan dalam kampanye pilpres kurang bermutu karena tidak menyentuh substansi dasarnya. Kita memang tidak bisa berharap banyak dari debat seperti itu. Akan tetapi paradigma neolib yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat sudah seharusnya ditinggalkan oleh siapapun.
Dalam berita tersebut Chatib Basri menyatakan: Logikanya jika hendak mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit, kata Basri, Indonesia harus menganggarkan dana investasi sebesar 40 persen dari PDB. Mungkinkah? "Jika demikian, Indonesia harus mencari pinjaman luar negeri untuk mencukupi 15 persen sisanya. Mencari pinjaman luar negri berarti harus terbuka terhadap investor asing" ujar Basri.
Atau alternatif lainnya, pemerintah harus memotong konsumsi negara dan masyarakat sehingga dapat berinvestasi lebih banyak. Pinjaman dana asing bisa terhambat karena Mega-Pro menjanjikan penjadwalan kembali utang asing Indonesia, Padahal, jenis utang Indonesia saat ini bukan lagi bersifat multilateral.
Kesejahteraan rakyat (publik) sebenarnya tidak tergantung langsung pada investasi ekonomi. Hasil investasi ekonomi adalah laba bagi pemilik modal. Kalau dalam investasi menghasilkan lapangan kerja itu hanya efek samping. Kesejahteraan rakyat berbanding langsung pada pemasukan bagi pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah secara makro bukan orang per orang. Pemasukan itu berupa pajak dan derma (termasuk daur ulang kekayaan pribadi seperti dalam biososioekonomi). Meningkatkan nisbah pajak dan "nisbah kedermawanan" merupakan syarat utama mencapai kesejahteraan publik atau kesejahteraan makro. Peningkatan itu bisa dilakukan kalau fokus pada orang bukan pada institusi bisnis. Manusia memiliki etos sosial tinggi sementara perusahaan tidak.
Saya berharap semua pihak ingat bahwa PDB adalah pendapatan individual tahunan. Kalau nisbah pajak hanya 16% dari PDB itu kecil sekali dibanding total aset individual. Pemasukan bagi publik (pemerintah dan masyarakat) masih bisa ditingkatkan. Keterpakuan pada angka pertumbuhan PDB harus ditinggalkan, debat pertumbuhan PDB menjadi tidak bermutu.
Kalau mau tidak neolib, yang harus ditanyakan pada capres-cawapres adalah nisbah pajak setinggi apa yang ingin dicapai dan kerjasama seperti apa yang akan dilakukan dengan civil society untuk meningkatkan kedermawanan anggota masyarakat dan memulai daur ulang kekayaan?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar