Cara Mudah Mengidentifikasi Neoliberalisme

Istilah neoliberalisme sedang menjadi bahan pembicaraan publik ketika salah satu cawapres yang terdaftar dalam pilpres 2009 dinilai penganut paham itu. Di dalam berbagai diskusi baik di dunia nyata atau maya, neoliberalisme sering dipersepsikan sebagai pro asing atau antek asing. Persepsi neoliberalisme sebagai pro asing sebenarnya kurang tepat atau bahkan menyesatkan. Bagi publik, khususnya aktivis sosial atau politik perlu suatu cara praktis tapi tepat bagaimana mengidentifikasi neoliberalisme. Seseorang yang menyatakan diri pro domestik saja tidak otomatis sudah meninggalkan paradigma neoliberalistiknya.

Pada dasarnya kekeliruan mendasar neoliberalisme adalah penggunaan cara berpikir mikro pada tataran makro. Padahal dari segi akuntansi kedua tataran itu berseberangan. Deposito milik kita misalnya, adalah benar aset kita masing-masing secara pribadi, tetap pada tataran makro deposito itu tadi adalah libilitas bagi publik (makro). Sebenarnya penganut neoliberalisme (istilah netralnya neoklasik) sudah mengingatkan dalam suatu textbook ekonomi makro: "Hampir semua peristiwa ekononomi makro berkaitan_seringnya memperbaiki satu sisi berarti memperburuk yang lain" (Case & Fair, 2001, Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, Prenhalindo, Jakarta). Misalnya resesi diperlukan untuk menahan inflasi tetapi resesi sendiri meningkatkan pengangguran. Solusi menyeluruh pada semua sisi secara bersamaan tidak dikenal pada mazhab neoklasik (atau yang populer dengan istilah ejekan neoliberal). Oleh karenanya penganut mazhab ini biasanya menimpakan bebannya ke luar negri dengan ekspansi investasi baik yang dilakukan swasta maupun negara. Mungkin karena cara mengatasi masalahnya seperti ini maka kaum neoliberal, di Indonesia, dipersepsikan sebagai antek asing dimana Indonesia dijadikan salah satu tempat mengurangi beban.

Cara yang paling mudah mengenali neoliberalisme adalah: (1)mengenali obsesi seseorang pada pertumbuhan PDB. Penganut mazhab ini terobsesi pada pertumbuhan PDB yang tinggi. Jadi meskipun seseorang menyatakan diri pro domestik tetapi kalau masih terobsesi pertumbuhan PDB tinggi, tetap saja orang tersebut penganut neoliberal yang pro akumulasi kekyaan pemilik modal. Padahal kekayaan pribadi adalah liabilitas bagi publik. (2)mengenali ketergantungan pada hutang dalam pembiayaan APBN entah hutang luar negri maupun domestik. Ketergantungan pada hutang menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pejabat tersebut adalah pro pemilik modal, penganut neoliberal. Padahal seharusnya kekayaan tersebut dihibahkan atau dibayarkan sebagai pajak.

Itulah cara-cara sederhana tetapi tepat dalam mengidentifikasi apakah seseorang penganut mazhab neoliberal atau tidak. Memang seseorang bisa mengubah paradigmanya, akan tetapi waktu nantinya yang akan membuktikan apakah benar-benar sudah berubah atau belum.